Pj Walikota Malang: Program Makanan Bergizi Jadi Prioritas, Didukung Penuh Pemerintah Pusat dan Pemkot Malang

Pj Walikota Malang, Iwan Kurniawan ST, MM, menyampaikan bahwa enam fraksi DPRD Kota Malang mengajukan pandangan strategis yang mencakup ketenagakerjaan, keterbukaan informasi, dan pertumbuhan ekonomi.



Malangdata.com - Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan ST MT, menyambut baik pandangan DPRD terkait Rancangan KUA-PPAS 2025 yang memfokuskan isu pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa fraksi DPRD menyampaikan pandangan strategis mengenai ketenagakerjaan, keterbukaan informasi, dan ekonomi daerah. Iwan berharap rencana kerja ini berdampak positif pada pelayanan masyarakat, sesuai UU HKPD No.1.

"Enam fraksi telah menyampaikan poin-poin strategis, mulai dari ketenagakerjaan, keterbukaan, hingga pertumbuhan ekonomi," jelas Iwan.

Iwan menegaskan bahwa program makanan bergizi merupakan salah satu prioritas yang didukung oleh Pemkot Malang untuk mengatasi inflasi dan mendukung program nasional. Program kesehatan, pendidikan, dan UMKM juga menjadi prioritas dalam anggaran 2025 sesuai RKPD dan RPD 2024-2026.

Ia juga menjelaskan besarnya alokasi anggaran belanja pegawai untuk mendukung pengangkatan tenaga P3K dan honorer, terutama di sektor pendidikan. "Belanja pegawai ini memang besar, tetapi kami akan memastikan efisiensi anggaran agar seimbang dengan belanja pembangunan," ujarnya.

Pemkot Malang akan memberikan jawaban atas pandangan DPRD pada Selasa (29/10/2024) dan berupaya memajukan Kota Malang. "Kami akan menjawab masukan fraksi besok siang," tutup Iwan.

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita SS, menyoroti pentingnya pemetaan belanja pegawai untuk mengurangi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang tinggi, serta mengevaluasi program gizi selama satu tahun untuk memastikan dampak nyata dan keberlanjutannya.

DPRD juga mendukung program Universal Health Coverage (UHC) dan inisiatif corporate social responsibility (CSR) untuk pendidikan dan pembangunan infrastruktur. Terkait pembangunan Pasar Besar, DPRD berharap pasar lain yang dikelola pihak ketiga tidak membutuhkan alokasi tambahan dari anggaran daerah.

Dalam pandangan akhir, DPRD Kota Malang berharap anggaran 2025 dapat dialokasikan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penulis : Doddy Rizky
Editor : Julio Kamaraderry
Sumber : Prokompim 
Copyright @malangdata.com
Baca Juga