Pj Walikota Malang Iwan Kurniawan ,ST,MM hadiri rapat kerja dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI serta Menteri Dalam Negeri RI membahas kesiapan Pilkada serentak 2024 |
Jakarta - Malangdata.com. Rapat dengar pendapat ini dilaksanakan selama 2 hari. Kepala Daerah di wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta mendapat giliran pada Senin (11/11) kemarin, sedangkan Kepala Daerah di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur pada keesokan harinya (Selasa, red).
"Ini sebagai proses identifikasi kondisi di daerah. Saya menyambut positif dan ini menjadi bagian penting dari upaya untuk mensukseskan Pilkada. Ada kontrol dan check and balance yang harapannya Pilkada ini dapat berjalan baik dan lancar," jelas Pj Walikota Malang, Iwan Kurniawan.
Orang nomor satu di Pemkot Malang itu juga menambahkan bahwa kolaborasi dan sinergi dengan semua stakeholder terkait merupakan faktor yang membuat dirinya memiliki keyakinan besar terhadap kesuksesan pilkada serentak di Kota Malang.
"Nah, satu lagi tentang kolaborasi dan sinergi, semuanya berjalan cukup baik. Komunikasi juga baik, ini positif, mulai dari KPU, Bawaslu, TNI/Polri, dan Pemkot Malang, semua berperan besar dalam pilkada ini," ungkapnya.
Lebih lanjut, Pj. Walikota Iwan menekankan pentingnya netralitas ASN sebagai bagian dari komitmen menjaga demokrasi yang sehat di Kota Malang.
Pj Walikota Malang Iwan Kurniawan ST,MM dan jajaran sesuai arahan Kemendagri ,Gubernur berkomitmen menjaga netralitas ASN dalam Pilkada 2024 |
“Sesuai arahan Pak Mendagri dan Pak Pj. Gubernur tadi; kami di Pemkot Malang berkomitmen untuk menjaga netralitas ASN dalam Pilkada 2024 yang sudah kita sepakati bersama melalui pakta integritas," tutupnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menjelaskan bahwa Komisi II berkomitmen untuk menjalankan penuh tugas pengawasan, terutama dalam konteks pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang.
"Kami ingin memastikan bahwa seluruh dinamika jelang pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Provinsi Jawa Timur, dalam konteks pemilihan Bupati dan Walikota, betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik dan netral," jelasnya.
Kemudian, Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, menjelaskan bahwa untuk pertama kalinya Pilkada dilaksanakan secara serentak di Indonesia, yang menjadi sejarah baru.
"Pilkada serentak ini juga kita harapkan bisa memperkuat sistem presidensial kita, bisa mengokohkan kedudukan dari eksekutif, dan menyelaraskan antara pembangunan pusat dan daerah," imbuhnya.
Hal ini memerlukan semua pihak untuk bersama-sama memastikan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah berjalan baik demi terwujudnya kelancaran Pilkada serentak di tanah air. (Ts/dr/prokompim)
Editor : Julio Kamaraderry
Sumber : Prokompim
Copyright @malangdata.com