 |
Malangdata.com – Tantangan daerah mewujudkan kemandirian fiskal terus digaungkan pemerintah pusat. Untuk mendukung kebijakan itu, upaya penyamaan persepsi terus dilakukan di tingkat daerah, khususnya yang mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Karena itulah, bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapenda Kota Malang dipercaya menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pendapatan Daerah yang digelar di Hotel Grand Mercure Malang Mirama pada Kamis (7/11).
Penjabat Walikota Malang, Iwan Kurniawan, secara terpisah memberikan apresiasi atas terselenggaranya acara tersebut. Menurutnya, daerah harus cepat beradaptasi dengan perkembangan dan tuntutan yang ada. Karena itulah, dirinya menginstruksikan kepada jajarannya selepas rakor ini untuk dapat mengaplikasikan proses bisnis yang tepat guna meningkatkan pendapatan daerah.
 |
| Sekda Kota Malang, Erik Setyo Santoso, ST, MT, menegaskan bahwa pendapatan daerah yang optimal sangat berpengaruh pada kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. |
"Saya berharap pelaksanaan rakor ini mampu menghasilkan kebijakan yang tepat dan aplikatif untuk menjawab berbagai tantangan di bidang pendapatan daerah, sekaligus menjadi langkah lebih lanjut dalam rangka meningkatkan kesamaan persepsi dan pemahaman terkait inovasi pendapatan daerah untuk menciptakan stimulus demi bergeraknya roda perekonomian pada suatu daerah."
Iwan berharap dan yakin bahwa Kota Malang dapat mengimplementasikan undang-undang tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah ini dengan baik. "Potensi yang kita miliki sangat besar, tinggal bagaimana kita mampu mengidentifikasi dan mengimplementasikan. Saya yakin Kota Malang siap menjalankan undang-undang ini," pungkasnya.
Salah satu agenda penting yang dibahas dalam rakor ini adalah tentang Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022. Untuk itulah, saat memberikan sambutan, Sekda Kota Malang Erik Setyo Santoso mengatakan rakornas ini memiliki nilai penting bagi daerah.
 |
| Sekda Kota Malang menambahkan bahwa Rakornas memberikan literasi untuk menjawab tantangan daerah menuju kemandirian fiskal, serta menggali strategi, informasi, dan pengetahuan yang diperlukan. |
Menurutnya, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan solusi konkret bagi daerah dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada dan mengurangi ketergantungan pada dana alokasi umum (DAU) dari pusat untuk menuju kemandirian fiskal.
"Rakornas ini memberikan literasi bagi kita dalam menjawab tantangan daerah menuju kemandirian fiskal. Maka diperlukan strategi, menggali banyak informasi dan knowledge agar undang-undang tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah ini bisa kita pahami dan laksanakan bersama."
“Pendapatan daerah yang optimal sangat berpengaruh pada kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” sambungnya.
Lebih lanjut, Sekda Erik menyatakan pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah terkait harus mampu memahami dan menggali semaksimal mungkin potensi yang ada di daerahnya untuk menuju pembangunan daerah dengan kemandirian fiskal. Ts/dr/prokompim
Editor : Julio Kamaraderry
Sumber : Prokompim
Copyright @malangdata.com