Pj. Walikota Malang: Pemerintah Kota Malang Siap Sukseskan Pilkada Serentak 2024

Pj. Walikota Malang, Iwan Kurniawan, ST, MM, menghadiri rapat kerja dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI dan Menteri Dalam Negeri RI untuk membahas kesiapan Pilkada serentak 2024.



Jakarta - Malangdata.com. Pernyataan tersebut disampaikan Penjabat (Pj.) Walikota Malang, Iwan Kurniawan, ST, MM, saat menghadiri Rapat Kerja dan Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI dan Menteri Dalam Negeri RI membahas kesiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 di Ruang Rapat Komisi II DPR RI Gedung Nusantara II, Jakarta, pada Selasa (12/11).

Rapat dengar pendapat ini dilaksanakan selama dua hari. Kepala Daerah di wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta mendapat giliran pada Senin (11/11) kemarin, sedangkan Kepala Daerah di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur pada keesokan harinya (Selasa, red).

Usai rapat, Iwan mengatakan bahwa poin penting pembahasan adalah kesiapan penyelenggaraan Pilkada serentak. Dirinya menambahkan bahwa ini merupakan bentuk check and balance antara legislatif dan eksekutif untuk mengidentifikasi kondisi yang ada di masing-masing daerah.

"Ini sebagai proses identifikasi kondisi di daerah. Saya menyambut positif dan ini menjadi bagian penting dari upaya untuk mensukseskan Pilkada. Ada kontrol, check and balance yang diharapkan agar Pilkada ini dapat berjalan baik dan lancar," jelas Iwan.

Terkait dengan dukungan Pemerintah Kota Malang, Iwan mengatakan bahwa dirinya dan jajarannya sudah melakukan sesuai ketentuan. Iwan juga memastikan, hingga pengecekan kesiapan logistik di gudang KPU beberapa waktu lalu, dirinya berkeyakinan Pilkada serentak bisa berjalan dengan baik, sama seperti pelaksanaan pileg dan pilpres sebelumnya.

"Kita pastikan, dukungan sudah diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Ini bisa dilihat dari berbagai aspek, seperti penganggaran dan dukungan perangkat daerah terkait terhadap tahapan yang dilakukan penyelenggara pemilu. Sampai pengecekan logistik kemarin, semua ini memberikan keyakinan bagi kita semua," jelasnya.

Orang nomor satu di Pemkot Malang itu juga menambahkan bahwa kolaborasi dan sinergi dengan semua stakeholder terkait merupakan faktor yang membuat dirinya memiliki keyakinan besar terhadap kesuksesan Pilkada serentak di Kota Malang.

Pj. Walikota Malang, Iwan Kurniawan, ST, MM, dan jajaran telah melakukan pengecekan kesiapan logistik di gudang KPU sesuai ketentuan dan tahapan. Sesuai arahan Kemendagri, Gubernur berkomitmen menjaga netralitas ASN dalam Pilkada 2024.

"Nah, satu lagi tentang kolaborasi dan sinergi, semuanya berjalan cukup baik. Komunikasi juga baik, ini positif, mulai dari KPU, Bawaslu, TNI/Polri, dan Pemkot Malang, semua berperan besar dalam Pilkada ini," ujarnya.

Lebih lanjut, Pj. Walikota Iwan menekankan pentingnya netralitas ASN sebagai bagian dari komitmen menjaga demokrasi yang sehat di Kota Malang.

“Sesuai arahan Pak Mendagri dan Pak Pj. Gubernur tadi, kami di Pemkot Malang berkomitmen untuk menjaga netralitas ASN dalam Pilkada 2024 yang sudah kita sepakati bersama melalui pakta integritas," tutupnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menjelaskan bahwa Komisi II berkomitmen untuk menjalankan penuh tugas pengawasan, terutama dalam konteks pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang.

"Kami ingin memastikan bahwa seluruh dinamika jelang pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Provinsi Jawa Timur, dalam konteks pemilihan Bupati dan Walikota, betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik dan netral," jelasnya.

Kemudian, Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, menjelaskan bahwa untuk pertama kalinya Pilkada dilaksanakan secara serentak di Indonesia, yang menjadi sejarah baru.

Menurutnya, hal ini memerlukan semua pihak untuk bersama-sama memastikan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah berjalan baik demi terwujudnya kelancaran Pilkada serentak di tanah air.

"Pilkada serentak ini juga kita harapkan bisa memperkuat sistem presidensial kita, mengokohkan kedudukan eksekutif, dan menyelaraskan antara pembangunan pusat dan daerah," imbuhnya. Ts/dr/prokompim

Penulis : Doddy Rizky
Editor : Julio Kamaraderry
Sumber : Prokompim
Copyright @malangdata.com
Baca Juga